PERANAN DUNIA INTERNASIONAL DAN PERJUANGAN DIPLOMASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

1.1  Peranan Internasional Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Indonesia – Belanda

a.      Peranan Perserikatan Bangsa Bangsa

Inilah gedung yang menjadi Markas Besar PBB di New York. PBB mempunyai peranan yang besar dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Sumber : Atlas Sejarah Dunia

Peranan PBB dalam ikut menyelesaikan pertikaian Indonesia dengan Belanda diwujudkan dengan dibentuknya Badan Perdamaian yang bertugas menengahi perselisihan dan menjadi mediator dalam perundingan perdamaian Indonesia Belanda. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat ebeberapa badan Perdamaian yang dibentuk PBB untuk Indonesia adalah :

1.      Komisi Jasa Baik (Komisi Tiga Negara)

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 sebagai reaksi PBB terhadap Agresi Militer Belanda I. Lembaga ini beranggotakan 3 negara :

1)      Australia (dipilih oleh Indonesia)            : Richard Kirby

2)      Belgia (dipilih oleh Belanda)                  : Paul Van Zealand

3)      Amerika Serikat (pihak netral)  : dr. Frank Graham

Badan ini berperan dalam :

a)      mengawasi secara langsung penghentian temabak menenmbak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB

b)      memasang patok-patok wilayah status quo yg dibantu oleh TNI

c)      mempertemukan kembali Indonesia Belanda dalam Perundingan Renville.

2.      UNCI (United Nations Commisions for Indonesia)

Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggfal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia – Belanda (Belanda kembali melakukan Agresi Militer setelah P. Renville)

Peranan UNCI adalah :

a)      mengadakan Perundingan Roem Royen (7 Mei 1949)

b)      mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda

b.      Peranan Negara Negara Lain

1)      Konferensi Asia di New Delhi (20 – 25 Januari 1949)

Konferensi ini terselenggara atas prakarsa PM India Jawaharlal Nehru dan PM Burma (sekarang Myanmar) U Aung San, sebagai bentuk dukungan kepada Indonesia setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta. Konferensi berhasil mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas atas tindakan Belanda yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

2)      Pengakuan Kedaulatan RI

Walaupun bukan sayarat utama aberdirinya sebuah Negara, pengakuan nefgara lain sangat penting bagi eksistensi sebuah Negara dalam pergaulan internasional.

a)      Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pertama kali dari Mesir (14 Juli 1947) disusul kemudian oleh Negara-negara Timur Tengah yang lain. Pengakuan ini atas kerja keras Menteri Luar negeri H. Agus Salim yang mengadakan kunjungan ke Negara Negara Timur Tengah.

b)      Amerika Serikat dan Inggris walaupun secara de facto juga mengakui kedaulatan RI pada tahun 1947

c)      Australia merupakan salah satu pendukung utama RI pada masa-masa mempertahankana kemerdekaan. Australia juga berpartisipasia dalam Konferensi New Delhi.

1.2  Perjuangan Diplomasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan

a.      Perundingan Linggarjati (25 Maret 1947)

Perundingan dilakukan antara RI (diwakili PM. Sutan Sjahrir) dengan Belanda (Prof. Schermerhorn) dengan penengah Lord Killearn (Inggris). Hasil perundingan :

1)      Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Madura dan Sumatera

2)      Belanda-RI setuju untuk membentuk sebuah Negara Indonesia Serikat

3)      Belanda dan NIS akan membentuk Uni Indonesia Beanda dengan Ratu Belanda sebagai Kepala Uni

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengingkari P. Lingarjati dengan melakukan Agresi Militer I. Tindakan ini menimbulkan reaksi internasional dan PBB membentuk Komisi Tiga Negara.

b.      Perundingan Renville

Perundingan di prakarsai oleh Komisi Tiga Negara. Dari RI diwakili oleh PM Aamir Sayarifusin dan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoadmodjo (BFO/Bijeenkomst Foor Federal Overlaag = Organisasi Negara-Negara Boneka bentukan Belanda). Perundingan diadakan diatas geladak Kapal USS Renville milik AS yang sedang berlabuh di Tanjung Priok.

Hasil perundingan :

1)      diadakan persetujuan gencatan senjata

2)      disetujui garis demarkasi yangf memisahkan RI dengan kekuasaan Belanda

3)      TNI harus ditarik dari daerah kantong (milik Belanda) ke daerah RI di Yogyakarta

	Peta perjalanan Long March Divisi SIliwangi dari Bandung ke Yopgyakarta Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka
	Beginilah suasana pasukan Siliwangi dalam perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta Sumber : 30 Th. Indonesia merdeka

Dampak dari kesepakatan tersebut, wilayah RI tinggal : Medan, Padang dan Yogyakarta dan ibu kota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Pengalaman P. Linggarjati kembali terulang, pada tanggal 19 Desember 1948 Berlanda kembali melakukan Aagresi Militer II di Yogyakarta. Presiden Saoekarno dan Wakil presiden Moh. Hatta berhasil ditangkap dan diasingkan. Jenderal Sudirman yang sedang sakit parah mengeluarkan Surat perintah Perang gerilya dan keluar dari Yogyakarta. Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda dan dianggap sebagai kehancuran RI.  Pada dunia internasional Belanda mengumumkan bahwa RI sudah tidak ada  dan TNI sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Benarkah demikian ?

Ternyata semua propaganda Belanda tentang RI tidak didukung oleh fakta yang ada. Belanda tidak mengetahui bahwa sebelum Agresi Militer II atas Yogyakarta, telah terjadi peristiwa politik yang sangat pemnting bagi kelangsungan RI.

1.      Sebelum agresi, Presiden Soekarno sudah mengirimkan mandat kepada Mr. Syafrudin prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bahkan apabila PDRI di Bukit Tinggi diserang Belanda, Presiden memberi kuasa kepada Duta Besar RI di Halaban, New Delhi India untuk membentuk Pemerintahan RI di Pengasingan.

Ini bukti nyata bahwa RI masih ada, dan propaganda Belanda bahwa RI sudah tidak ada tidaklah benar.

2.      Saat agresi terjadi Jenderal Sudirman segera memutuskan bahwa untuk menghadapi Belanda tidak mungkin secara frontal tetapi harus dengan taktik yang lebih jitu, yaitu Perang Gerilya dan memberi kebebasan kepada para komandan pasukan untuk meklakukan serangan serangan kepada pasukan Belanada tanpa harus menunggu komando Panglima Besar. Dalam kondisi sakit paru-paru yang parah Jenderal Sudirman bergerilya keluar Yogyakarta.

Jenderal Sudirman (dalam tandu) bersama Pasukan TNI berangkat bergerilya. Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka

 

                   Rute Gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman

Sumber : atlas sejarah Indonesia

Berlandaskan Surat Perintah tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Surat Perintah Siasat No 1 dan dikoordinasikan oleh Letnan Kolonel Soeharto (komandan Werkhreise IX bersama dengan komandan Werkhreise yang lain untuk melakukan serangan serentak pada tanggal 1 maret 1949 pukul 06.00 WIB. Serangan yang dinamakan “Serangan Umum 1 Maret 1949”  berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam.

Dampak peristiwa ini sangat luar biasa, karena menjadi bukti bahwa :

1.      dampak ke dalam           : membangkitkan kembali semangat juang TNI dan rakyat Indonesia

2.      dampak ke luar               : membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih mempunyai kekuatan dan propaganda Belanda hanyalah isapan jempol belaka.

3.      PBB                               : segera membentuk UNCI untuk menggantikan KTN dan memerintahkan Belanda untuk membebaskan para pemimpin RI yang diasingkan.

c.       Perundingan Roem Royen

Dengan perantara UNCI diadakan perundingan RI – Belanda pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, Belanda diwakili oleh dr. Van Royen. Perundingan ini membuka jalan bagi dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

d.      Konferensi Inter Indonesia

Untuk memantapkan langkah RI dalam menghadapi Belanda di KMB pada tanggal 19 Juli 1949 RI mengadakan pendekatan dan koordinasi dengan BFO (Bijeenkomst Foor Federal Overlaag). Hasil terpewnting dalam pertemuan ini adalah RI dan BFO sepakat untuk bersama sama menghadapi Belanda dalam KMB.

e.      Round Table Conference (Konferensi Meja Bundar) 22 Agustus – 2 Nopember 1949

- Delegasi RI                : Moh. Hatta

- Delegasi Belanda        : Van Maarseven

- UNCI                        : Chritley dari Australia

Suasana Round Table Conference di Den Haag Belanda Sumber : 30 Th Indonesia Medeka

Hasil KMB antara lain :

1.      Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Negara RIS paling lambat akhir Desember 1949

2.      Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Sebagai tindak lanjut dari KMB, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan upoacara penyerahan kedaulatan di 3 tempat secara bersamaan, yaitu :

1) di Den Haag (Belanda)       : penyerahan kedaulatan dari Ratu Yuliana kepada Drs. Moh. Hatta selaku wakil pemerintah RIS.

2) di Jakarta                           : penmyerahan kedaulatan dari wakil pemerintah Belanda H.J. Lovink kepada wakil pemerintah RI Sri Sultan Hamengku Buwono IX

3) di Yogyakarta                    : penyerahan mandat dari Ir. Soekarno selaku Poresiden RIS kepada Mr. Asaat selaku Pejabat Sementara Presiden RI

Sejak tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah pemerintahan RIS yang terdiri dari 17 Negara bagian (salah satunya adalah RI di Yogyakarta) dan beribu kota di Jakarta, serta menggunakana Konstitusi RIS 1949. Sedangkan RI di Yogyakarta tetap menggunakan UUD 1945.