Perjanjian Versailles

Perjanjian Perdamaian antara Sekutu dan Jerman

Cover versi Inggris
Ditandatangani	28 Juni 1919
Lokasi	Versailles, Prancis
Berlaku	10 Januari 1920
Syarat	Disetujui Jerman and Tiga pimpinan Sekutu.
Penandatangan	Poros Sentral  German Reich Sekutu  Perancis  British Empire  Italia  Kekaisaran Jepang  Amerika Serikat

Perjanjian Versailles (1919) adalah suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Setelah enam bulan negosiasi melalui Konferensi Perdamaian Paris, perjanjian ini akhirnya ditandatangani sebagai tindak lanjut dari perlucutan senjata yang ditandatangani pada bulan November 1918 di Compiègne Forest, yang mengakhiri perseturuan sesungguhnya. Salah satu hal paling penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan, melalui aturan dari pasal 231-247, harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam Sekutu.

Negosiasi di antara negara-negara sekutu dimulai pada 7 Mei 1919, pada peringatan tenggelamnya RMS Lusitania. Aturan yang diterapkan terhadap Jerman pada perjanjian tersebut antara lain adalah penyerahan sebagian wilayah Jerman kepada beberapa negara tetangganya, pelepasan koloni seberang lautan dan Afrika milik Jerman, serta pembatasan pasukan militer Jerman yang diharapkan dapat menghambat Jerman untuk kembali memulai perang. Karena Jerman tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam negosiasi, pemerintah Jerman mengirimkan protes terhadap hal yang dianggap mereka sebagai sesuatu yang tidak adil, dan selanjutnya menarik diri dari perundingan. Belakangan, menteri luar negeri baru Jerman, Hermann Müller, setuju untuk menandatangani perjanjian pada 28 Juni 1919. Perjanjian ini sendiri diratifikasi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920.

Di Jerman, perjanjian ini menimbulkan keterkejutan dan rasa malu yang berperan terhadap runtuhnya Republik Weimar pada 1933, terutama karena banyak orang Jerman tidak percaya bahwa mereka harus menerima tanggung jawab penuh sebagai pemicu perang. "Empat Besar" (Big Four) yang melakukan negosiasi perjanjian ini adalah Perdana Menteri David Lloyd George dari Britania Raya, Perdana Menteri Georges Clemenceau dari Perancis, Vittorio Orlando dari Italia, dan Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat. Jerman tidak diundang ke Perancis untuk mendiskusikan perjanjian. Di Versailles saat itu, sulit untuk mencapai kesepakatan bersama karena tujuan mereka saling konflik satu sama lain. Hasil perundingan disebut-sebut sebagai suatu kompromi yang tidak disukai oleh pihak manapun.

Syarat-syarat

Perjanjian ini menciptakan keadaan kondusif didirikannya Liga Bangsa-Bangsa, sebuah tujuan utama Presiden A.S. Woodrow Wilson. Liga Bangsa-Bangsa dimaksudkan untuk menengahi konflik-konflik internasional dan dengan ini mencegah perang di masa depan. Hanya empat dari “Empat belas butir” (Fourteen Points) Wilson diwujudkan, karena ia harus berkompromi dengan Clemenceau, Lloyd George dan Orlando pada beberapa butir dan sebagai gantinya dapat mempertahankan butirnya yang “keempatbelas” Liga Bangsa-Bangsa.

Pandangan umum ialah bahwa Clemenceau dari Perancis adalah yang paling bersemangat dalam membalas dendam Jerman, Front Barat perang terutama berada di wilayah Perancis. Perjanjian ini dianggap tidak adil kala itu karena merupakan perdamaian yang didikte oleh para pemenang dan secara keseluruhan menyalahkan perang kepada Jerman. Hal ini sungguh menyederhanakan situasi. Beberapa sejarawan modern berpendapat bahwa perjanjian ini cukup adil karena merefleksikan syarat-syarat berat yang didiktekan kepada Rusia oleh Jerman dengan Perjanjian Brest-Litovsk.

Daerah yang Diserahkan

• Alsace-Lorraine, daerah-daerah yang diserahkan kepada Jerman menurut mukadimah perdamaian yang ditandatangani di Versailles pada 26 Februari 1871, dan Perjanjian Frankfurt pada 10 Mei 1871, dikembalikan kepada Perancis tanpa jajak pendapat mulai tanggal gencatan senjata 11 November 1918. (area 14 522 km², penduduk 1.815.000 jiwa (1905)),

• Schleswig Utara termasuk kota-kota yang mayoritas penduduknya adalah Jerman yaitu Tondern (Tønder), Apenrade, Sonderburg, Hadersleben, dan Lügum di Schleswig-Holstein, setelah Jajak Pendapat Schleswig, kepada Denmark (area 3 984 km², penduduk 163.600 jiwa (1920)),

• Provinsi Prusia Posen dan Prusia Barat, yang dicaplok oleh Prusia pada Pembagian Polandia (1772-1795), dikembalikan kepada Polandia yang telah lahir kembali. Wilayah ini telah dibebaskan oleh penduduk Polandia lokal pada Pemberontakan Wielkopolska antara tahun 1918-1919 (area 53 800 km², penduduk 4.224.000 jiwa (1931)).
• Prusia Barat diberikan kepada Polandia supaya Negara ini memiliki akses bebas ke lautan, termasuk minoritas Jerman yang cukup besar dan dengan ini menciptakan Koridor Polandia.
• Wilayah Hlučínsko Hulczyn di Silesia Hulu diberikan kepada Cekoslovakia (area 316 atau 333 km², dengan penduduk 49.000 jiwa),
• bagian timur Silesia Hulu, kepada Polandia (area 3 214 km², dengan penduduk 965.000 jiwa), meski 60% pada jajak pendapat memilih untuk tetap bergabung dengan Jerman
• Kota-kota Jerman Eupen dan Malmedy kepada Belgia wilayah Soldau di Prusia Timur (stasiun kereta api rute Warsawa-Gdańsk) kepada Polandia (area 492 km²), bagian utara Prusia sebagai Memelland di bawah pengawasan Perancis, kemudian diserahkan kepada Lithuania tanpa jajak pendapat. dari bagian timur Prusia Barat dan bagian selatan Prusia Timur (Warmia dan Masuria), sebuah daerah kecil kepada Polandia, 
• provinsi Saarland diawasi Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun. Lalu setelah periode ini diadakan jajak pendapat apakah penduduk menginginkan bergabung dengan Perancis atau Jerman. Pada masa ini, produk batubara diberikan kepada Perancis.
• pelabuhan Danzig (sekarang Gdańsk, Polandia) dengan wilayah muara sungai Wisla pada Laut Baltik dijadikan Freie Stadt Danzig (Kota Bebas Danzig) di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. (wilayah 1 893 km², dengan penduduk 408.000 jiwa (1929).

Dalam Pasal 156 Jerman menyerahkan konsesi-konsesi Jerman di Shandong, Tiongkok kepada Jepang dan tidak menyerahkannya kembali ke Tiongkok. Kemarahan warga Tiongkok mengenai keputusan ini mengakibatkan demonstrasi dan gerakan kebudayaan yang dikenal dengan istilah Gerakan Empat Mei dan memengaruhi Negara ini untuk tidak menanda tangani perjanjian. Tiongkok menyatakan selesai perang dengan Jerman pada September 1919 dan menanda tangani perjanjian terpisah dengan Jerman pada tahun 1921.

Syarat-Syarat Militer

Batasan-batasan Militer

• Selain menyerahkan daerah, ada beberapa batasan untuk Jerman di bidang militer, antara lain: 
• Jumlah Tentara Jerman maksimal yang dimiliki Jerman adalah 100.000 orang saja, dan wajib militer dihapuskan 
• Jumlah tentara Angkatan Laut Jerman maksimal 15.000 orang 
• Jumlah kapal perang bersenjata Jerman maksimal 6 (Dengan ketentuan bobot maksimal 10.000 Ton) 
• Jumlah kapal perang gerak cepat Jerman maksimal 6 (Dengan ketentuan bobot maksimal 6.000 Ton) 
• Jumlah kapal penghancur Jerman maksimal 12 (Dengan ketentuan bobot maksimal 800 ton) 
• Jumlah kapal torpedo Jerman maksimal 12 (Dengan ketentuan bobot maksimal 200 ton)
• Batasan dalam produksi senjata (Contoh: Senapan Mesin Maxim dan Rifle Gewehr 98)

Larangan Militer

Juga ada beberapa hal yang dilarang dalam bidang Militer, antara lain

• Jerman dilarang memiliki satu pun kapal selam
• Jerman dilarang melakukan perdagangan senjata antarnegara (Impor-Ekspor senjata)
• Jerman dilarang memiliki gas beracun
• Jerman dilarang memiliki pesawat tempur
• Jerman dilarang memiliki tank dan mobil bersenjata (Artileri Darat)
• Jerman dilarang melakukan blokade terhadap kapal lain

Sebuah Anlisis ORDE BARU : MASA KEEMASAN DAN KEJATUHANNYA

ORDE BARU : MASA KEEMASAN DAN KEJATUHANNYA

Orde Baru adalah masa dimana seorang Presiden Soeharto berkuasa yang dimulai sejak tahun 1966 dan berakhir pada 1998. Periode tersebut merupakan salah satu periode terpenting bagi perjalan bangsa ini setelah menyatakan kemerdekaannya. Selama 32 tahun seorang Presiden dapat berkuasa memimpin negeri yang sangat luas ini. Kekuasaannya dimulai sejak kejatuhan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dukungan dari militer yang kuat dan setia serta  sekelompok kecil sipil membuat rezim ini dapat berkuasa. Militer dengan empat angkatannya, yakni darat, laut, udara, dan polisi menjadi pilar utama rezim ini. Meskipun banyak kritikan menganai hal ini, tetapi fakta membuktikan bahwa militer tetap menjadi pionir bagi rezim Orde Baru.

Prestasi Presiden Soeharto diawali dengan peristiwa berdarah yakni tragedi G 30 S 1965. Dia mampu membasmi PKI yang berhaluan komunis. Hal tersebut mengundang bergam anggapan dari beberapa pengamat. Ada yang memujinya dan ada pula yang mencelanya karena telah melakukan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pembantaian besar-besaran terhadap orang yang dianggap berhaluan komunis diatandai dengan jatuhnya korban jiwa hingga 500.000 orang.[1] Pada 1968-1969 ratusan orang dijadikan tahanan politik dan mendapat siksaan. Tak jarang pula ada yang meninggal dunia karena mengalami kelaparan.[2] Peristiwa ini melahirkan banyak perubahan, mulai dari bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hubungan internasional.

Soeharto diangkat sebagai Penjabat Presiden tahun 1967 dan pada 1968 resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemulihan di bidang ekonomi menjadi fokus utamanya. Keadaan ekonomi Indonesia dapat dikatakan sangat merosot pada masa akhir kepemimpinan Soekarno dengan nilai inflasi sangat tinggi. Setelah diambil alih oleh Soeharto, angka inflasi dapat ditekan sekitar 100 persen pada 1967.[3] Meskipun angkanya masih tinggi, tetapi hal tersebut merupakan kemajuan besar bagi perekonomian Indonesia.

Utang luar negeri juga menjadi warisan dari pemerintahan Soekarno yang menunggu untuk diselesaikan. Jumlah utang mencapai US$ 2,36 miliar. Akhirnya, dibentuklah ICGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) pada tahun 1967 untuk membantu mengatasi utang Indonesia. Strategi pintu terbuka diterapkan bagi masukny para investor asing dan mengendalikan ekonomi dalam negeri secara tegas.

Kestabilan politik diciptakan oleh rezin Soeharto. Hal tersebut akan berdampak baik pula bagi kehidupan perekonomian maupun sosial Indonesia. Kebijakan luar negeri baru diciptakan. Hal ini bertujuan agar memperoleh bantuan dan menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hubungan yang bersifat regional maupun internasional dipulihkan kembali. Hubungan dengan Malaysia semakin membaik, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, dan menjadi sponsor terbentuknya ASEAN. Pada organisasi ASEAN, Indonesia menjadi motor penggerak utama dalam organisasi regional tersebut. Tindakan represif juga diterapkan oleh rezim Orde Baru dengan mengendalikan kehidupan pers, mahasiswa, dan masyarakat umum yang mencoba mengusik kepemimpinan Soeharto.

Pada 1976-1988 dapat dikatan menjadi masa-masa keemasan Orde Baru. Berbagai program yang diciptakannya mengalami kesuksesan. Program Keluarga Berencana dijalankan untuk menekan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk dapat ditekan hingga 1,97% pada 1980-an. Swasembada pangan dan pendidikan juga menjadi perhatian rezim Orde Baru. Swasembada dilakukan dengan peningkatan produksi beras. Jikalau pada tahun 1969 Indonesia hanya dapat memproduksi beras sebanyak 12,2 juta ton, pada tahun 1984 Indonesia sudah dapat menghasilkan 25,8 juta ton beras. Pendidikan semakin ditingkatkan dengan membangun 100.000 sekolah di daerah pedalaman dan memperkerjakan 500.000 guru. Hal tersebut menjadikan angka melek huruf semakin meningkat yakni 80,4% bagi laki-laki dan 63,6% bagi perempuan pada 1980. Tak mengherankan jika dia mendapat gelar sebagai Bapak Pembangunan.

Kesuksesan lain adalah ketika Pemilu 1977. Golkar yang notabennya adalah partai milik Soeharto mendapat suara mutlak. Sekitar 62,1% suara masuk ke partai tersebut dan unggul jauh diatas rival-rivalnya (PPP: 29,3%, PDI: 8,6%). Dengan hasil tersebut sudah dapat dipastikan bahwa kursi DPR maupun MPR secara mayoritas diduduki oleh Golkar. Soeharto pun kembali dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk yang ketiga kalinya.

Keberhasilan dan kejayaan yang dicapai oleh Soeharto dengan rezim Orde Barunya nampaknya mengalami keruntuhan. Keburukan yang dilakukan oleh rezim Soeharto mulai nampak ke permukaan semenjak rezim ini mengalami kemunduran. Periode 1989-1998 merupakan masa tersulit yang harus dilalui oleh rezim ini. Mulai dari tindakan pelanggaran HAM, pembungkaman pers, korupsi yang sangat besar, utang luar negeri yang tinggi, dan krisis ekonomi. Separatisme juga menjadi masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh Soeharto ketika Aceh dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)-nya ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Setelah kematian isterinya pada 1996 kesehatan Soeharto mulai menurun. Dia pernah mendapatkan perawatan di Jerman. Kurs dan harga di lantai bursa juga mengalami dampak akibat kesehatan Soeharto yang memburuk tersebut. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup dahsyat. Krisis yang dialami oleh Thailand pada Juli 1997 juga berdampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1997, krisis ekonomi yang dialami Indonesia berakibat pula terhadap suasana politik Indonesia.[4] Soeharto mengambil langkah dengan menandatangani perjanjian pemberian utang dengan IMF (International Monetary Fund).

Beberapa hari sebelum kejatuhan Soeharto merupakan hari-hari terpanjang yang harus dilaluinya. Tuntutan reformasi dari rakyat terus menggema. Demonstrasi terjadi diberbgai daerah. Terjadi sebuah insiden ketika penembak jitu ABRI menembak empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei.[5] Lebih dari seribu orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 13-15 Mei. Suasana negeri ini semakin tidak kondusif.

Soeharto yang kala itu menghadiri sebuah konferensi di Kairo memutuskan untuk segera kembali ke tanah air pada 15 Mei 1998. Tiga hari berselang, Harmoko, yang kala itu menjabat sebagai ketua MPR, secara terang-terangan meminta kepada Soeharto untuk mengundurkan diri. MPR dan ABRI pun mendukung segera diadakannya sidang istimewa guna memilih presiden yang baru. Nampaknya usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenannya kala itu telah mendapatkan dukungan dari pejabat tinggi pemerintahan.

Kajatuhan Soeharto nampaknya tak bisa dihindarkan lagi. Pada 21 Mei pukul sembilan pagi bertempat di Istana Merdeka, dia menyatakan pengunduran dirinya. Presiden kedua Indonesia tersebut mengeluarkan pernyataan: “Saya berpandangan bahwa sangat sulit bagi saya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan saya. Saya memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia.” [6] B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden ditunjuk untuk menggantikannya memegang pimpinan tertinggi negara ini.

Indonesia mengalami masa-masa reformasi dibawah presiden baru, B.J. Habibie. Dia mulai menata kembali kehidupan negeri ini. Ada beberapa hal pokok yang harus dilakukannya. Masa depan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ABRI, dan wilayah-wilayah konflik menjadi fokus yang harus segera ia selesaikan. Sementara itu, masalah penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Soeharto dengan berbagai hal yang telah dilakukannya berjalan lambat. Hal tersebut memunculkan ketidakpuasan besar dikalangan pendukung reformasi. Periode rezim Orde Baru hingga kejatuhannya memang menjadi periode kelam dalam perjalanan negara ini setelah menyatakan kemerdekaannya. Banyak hal yang telah dilakukan oleh rezim terlama yang pernah ada di negeri ini guna mempertahankan kekuasaannya tanpa menghiraukan adanya pihak lain yang berada diluar rezim tersebut.

---

[1]Asvi Warman Adam, Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. vi.

[2]Adam Soepardjan, Mendobrak Penjara Rezim Soeharto (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. x.

[3]Op. Cit., hlm. 605

[4]van Klinken, Gerry, The Last Days of President Suharto (Clayton: Monash Asia Institute, 1999), hlm. 1. 

[5]Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 689.

[6]Anderson, Ben, Soeharto Lengser Perspektif Luar Negeri (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 65.

Penataan Kehidupan Politik, Ekonomi dan Sosial Pada Massa Orde Baru

Kehidupan Politik Masa Orde Baru • Upaya untuk melaksanakan orde baru : 1. Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 2. Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. 3. Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara. Penataan Politik Dalam Negeri

1.    Pembentukan Kabinet Pembangunan

2.    Pembubaran PKI dan Organisasi masanya

3.    Pemilihan Umum

4.    Peran Ganda ABRI

5.    Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

Dan berikut penjelasannya

1.    Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.Ø Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Ø Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968. Ø Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Ø6. 1. Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut :

2.    Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.Ø Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September Ø Pelaksanaan Pemilihan Umum Ø Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama Ø Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi Ø7. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pemba- ngunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi :

Ø  Pembubaran PKI dan Organisasi Massanya Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan

Ø  Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.

Ø  Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Ø  Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

3.    Pemilu 1971 • Pejabat negara harus bersikap netral berbeda dengan pemilu 1955 dimana para pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai peserta pemilu dapat ikut menjadi calon partai secara formal. • Organisasai politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil di DPR/DPRD. • Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. • Diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu yaitu Partai Golongan Karya (236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kusi), Partai Nasional Indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia (7 kursi), Partai Katolik (3 kursi), Partai Islam Perti (2 kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satu kursipun).v9. 3. Pelaksanaan Pemilu Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

4.    Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu : • Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam) • Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis). • Golongan Karya (Golkar)v10.

5.     Pemilu 1982 • Pelaksanaan Pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan Golkar berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh tambahan 10 kursi sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi.v Pemilu 1977 • Sebelum dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.3 tahun 1975 yang mengatur mengenai penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Hasil dari Pemilu 1977 yang diikuti oleh 3 kontestan menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi untuk PPP dan 29 kursi untuk PDI. v11.

6.    Pemilu 1992 • Pemilu tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 menunjukkan perubahan yang cukup mengagetkan. Hasilnya perolehan Golkar menurun dari 299 kursi menjadi 282 kursi, sedangkan PPP memperoleh 62 kursi dan PDI meningkat menjadi 56 kursi.v Pemilu 1987 • Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari Pemilu 1987 adalah : • PPP memperoleh 61 kursi mengalami pengurangan 33 kursi dibanding dengan pemilu 1982 hal ini dikarenakan adanya larangan penggunaan asas Islam (pemerintah mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu Pancasila) dan diubahnya lambang partai dari kabah menjadi bintang. • Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. • PDI memperoleh kenaikan 40 kursi karena PDI berhasil membentuk DPP PDI sebagai hasil kongres tahun 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam. v12.

7.    Pemilu 1997 • Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya: • Golkar memperoleh suara mayoritas perolehan suara mencapaiv13.  74,51 % dengan perolehan kursi 325 kursi. • PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 5,43 % dengan perolehan kursi 27 kursi. • PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dan PDI Megawati Soekarno Putri. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas

8.    Peran Ganda ABRI Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.

9.    Pemasyarakatan P4 • Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4. • Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. • Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. • Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

10. Penataan Politik Luar Negeri 1. Kembali menjadi anggota PBB 2. Pemulihan hubungan dengan Singapura 3. Pemulihan hubungan dengan Malaysia 4. Pembentukan Organisasi ASEAN.

11.  Kembali menjadi anggota PBB • Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 September 1966. • Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat remggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

12. Pemulihan Hubungan Dengan Singapura Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatic.

13. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia • Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi: I. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. II. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. III. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara..

14. Pembentukan Organisasi ASEAN Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dikenal ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia tenggara. Kelima menteri Luar negeri tersebut adalah : 1. Narsisco Ramos dari Filipina 2. Adam Malik dari Indonesia 3. Thanat homan dari Thailand 4. Tun Abdul Razak dari Malaysia 5. S. Rajaratnam dari Singapura Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di bangkok sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok.

15. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar, upaya pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa orde baru, pemerintah menempuh cara sebagai berikut : 1) Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi 2) Kerja Sama Luar Negeri 3) Pembangunan Nasional

16. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah- langkah: • Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. • MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

17. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut adalah: a) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah: • Rendahnya penerimaan negara. • Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara. • Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank. • Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri. • Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana. b. Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. c. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara : 1. Mengadakan operasi pajak 2. Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. 3. Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara. 4. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

18. Pertemuan Tokyo • Orde Lama mewariskan utang luar negeri yang sangat besar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. • Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara- negara kreditor di Tokyo.v24. Kerja sama Luar Negeri

19. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut : 1. Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 sampai dengan 1999. 2. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya. 3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga. 4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit.

20. Pertemuan Amsterdam • Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). • Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. • Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah berhasil mengadakan penangguhan serta memperingan syarat- syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang- hutang peninggalan Orde Lama.v

21. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.Ø Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ø Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan Nasional Tujuan Pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu: 1) Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun 2) Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan. Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah :

22. Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.Ø pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%. 3) Pelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984.) Ø Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Ø Menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan insdutri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ø Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. 2) Pelita II (1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.) Ø Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu : 1) Pelita I (1 April 1969 hingga 31 Maret 1974)

23. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melaØ Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pembangunan nasional Indonesia dari pelita ke pelita berikutnya terus mengalami peningkatan keberhasilan pembangunan. Ø Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Ø Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. 6) Pelita VI (1 April 1994 hingga 31 Maret 1999.) Ø Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Ø Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. 5) Pelita V (1 April 1989 hingga 31 Maret 1994.) Ø Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Pelita IV (1 April 1984 hingga 31 Maret 1989.) nda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

24.  Kondisi Keamanan pada masa Orde Baru Kondisi keamanan yang terjadi di permulaan awal Orde baru sangat kacau dan sulit dikendalikan. banyaknya aksi demonstran yang sampai menewaskan seorang mahasiswa. Keadaan kembali membaik setelah presiden soeharto menumpas pki yang menjadi ancaman keamanan nasional. pada zaman orde baru jarang ditemukan demo. Karena siapa saja yang berani menentang oeharto akan menerima hukuman yang berat.

25. kopkamtib • Presiden Soeharto menggunakan kopkamtib untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita pada khususnya dan pembangunan jangka panjang pada umumnya. • Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib telah menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan intelejen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan apa yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

26. Bakorstanas • Tahun 1988, Presiden Soehartomem bubarkan lembaga ini (kopkamtib) dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Bakorstanas bertujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional, juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglim ABRI yang langsung melapor kepada presiden. Walaupun begitu hampir seluruh staf Kopkamtib dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh Lembaga baru in